Yogyakarta – Wakil Rektor Sumber Daya Manusia dan Aset UGM, Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto melantik 120 pejabat struktural baru di lingkungan UGM pada hari Senin, 2 April 2018 pukul 14.00 WIB di Balai Senat UGM. Pejabat struktural yang dilantik pada kesempatan ini terdiri atas Kepala Bidang, Kepala Sub Direktorat, Kepala Kantor atau jabatan Administrator (setingkat eselon III) sebanyak 9 pejabat dan Kepala Seksi atau jabatan Pengawas (setingkat eselon IV) sebanyak 111 pejabat. Acara dihadiri jajaran Wakil Rektor UGM serta pejabat struktural di lingkungan UGM.
Kegiatan
Yogyakarta – Direktorat Sumber Daya Manusia UGM menyelenggarakan Program Pengembangan Kompetensi bagi Administrator atau pejabat struktural setingkat Eselon III di lingkungan UGM melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Level 2. Diklat Kepemimpinan Level 2 ini diikuti oleh 75 peserta yang berasal dari kantor pusat, fakultas, dan sekolah yang telah dilantik pada bulan Januari 2018.
Yogyakarta – Direktorat Sumber Daya Manusia UGM kembali menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Bidang Human dan Biomedis. Diklat kali ini mengambil tema “Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Pemotongan DNA Menggunakan Enzim Restriksi”. Tema ini merupakan tema pilihan peserta terbanyak dari 7 tema yang ditawarkan oleh Tim Narasumber.
Yogyakarta – Permasalahan yang seringkali muncul pada organisasi yang besar adalah bentuk organisasi yang cenderung lebar dengan jumlah pegawai yang terlalu besar. Hal ini berimplikasi pada peran dan kinerja individu yang kurang maksimal dan pengeluaran organisasi untuk kebutuhan pegawai menjadi besar. Sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan kinerja individu dan organisasi, Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap organisasi.
Yogyakarta – Dalam kerangka mengembangkan kompetensi pegawai yang bertugas pada bidang pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan maka Direktorat SDM UGM menyelenggarakan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa selama 4 hari, tanggal 5-8 Maret 2018 bertempat di Fakultas Hukum, LDC Graha Sabha Pramana, dan Fakultas Kedokteran.
Yogyakarta – Dalam rangka mewujudkan terlaksanakannya misi menjadi World Class University, salah satu perhatian penting Universitas Gadjah Mada sebagai universitas terkemuka di Indonesia adalah mampu memberikan pelayanan maksimal, baik pelayanan akademik maupun non-akademik bagi seluruh entitas dan stakeholder yang berpengaruh terhadap kemajuan Universitas.
Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19-21 Februari 2018.
Yogyakarta – Mulai Tahun 2018 ini, UGM berencana menerapkan kebijakan baru berupa Insentif Berbasis Kinerja (IBK) bagi pegawai UGM, baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan. Dalam rangka menjaring aspirasi publik terkait rencana penerapan kebijakan baru Insentif Berbasis Kinerja (IBK), Direktorat Sumber Daya Manusia menyelenggarakan forum bertajuk “Konsultasi Publik Pemberian Insentif Berbasis Kinerja”. Konsultasi Publik diselenggarakan dalam 3 hari yang terbagi dalam 10 sesi dengan rincian 2 sesi bagi Dosen dan 8 sesi bagi Tenaga Kependidikan.
Yogyakarta – Dalam rangka menjaring aspirasi publik terkait rencana penerapan kebijakan baru Insentif Berbasis Kinerja (IBK), Direktorat Sumber Daya Manusia menyelenggarakan forum bertajuk “Konsultasi Publik Pemberian Insentif Berbasis Kinerja”. Konsultasi Publik diselenggarakan dalam 3 hari yang terbagi dalam 10 sesi dengan rincian 2 sesi bagi Dosen dan 8 sesi bagi Tenaga Kependidikan. Pembagian sesi dimaksudkan agar kegiatan pelayanan di unit kerja dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta – Setiap Unit Kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada memiliki karakteristik masing-masing. Beberapa Unit Kerja memiliki kekhususan tersendiri, baik dalam karakteristik pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekhususan di berbagai bidang tersebut menuntut adanya pengelolaan secara lebih khusus dan spesifik bagi Unit-Unit Khusus.